Memerangi Kemiskinan dalam Bingkai MDGs

SEJAK tujuh tahun lalu, dunia, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengubah haluan mengenai permasalahan global. Bila dekade sebelumnya komitmen kerja sama global adalah pada pertumbuhan ekonomi, mulai 2000, yang dikenal dengan era milenium, orientasi lebih difokuskan pada pembangunan manusia melalui perang terhadap kemiskinan.

Sebagai anggota PBB, Indonesia salah satu penanda tangan delapan butir deklarasi pada September 2000 yang sekarang luas dikenal dengan Millennium Development Goals (MGDs).

Delapan butir deklarasi itu ialah penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerja sama global.
Sepintas, memang, tidak ada tema yang sungguh-sungguh baru dari delapan butir deklarasi itu. Perang terhadap kemiskinan dan penyakit sudah menjadi agenda pembangunan melalui politik anggaran nasional.

Tetapi fakta yang tidak bisa diingkari adalah negara berkembang, termasuk Indonesia, gagal memerangi kemiskinan. Angka kemiskinan di banyak negara, terutama di Afrika dan sebagian Asia, malah meningkat. Krisis global pada awal 2000, misalnya, telah menambah angka orang miskin di Indonesia hingga mencapai separuh jumlah penduduk.

Delapan butir deklarasi sasaran pembangunan milenium sebenarnya bisa dikelompokkan dalam empat bidang besar. Yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesetaraan gender. Keempat bidang itu telah memiliki kelembagaan dalam negara Indonesia sejak lama.

Namun, mengapa Indonesia gagal memerangi kemiskinan? Padahal pendidikan dan kesehatan telah memakan alokasi APBN yang cukup besar. Lingkungan dan kesetaraan gender, walaupun masih menjadi anak tiri, toh kelembagaannya dipertahankan.

Pendek kata, kita sudah mendefinisikan persoalan secara betul, tetapi selalu gagal dalam meraih sukses. Kenapa?

Ternyata dunia belajar dari pengalaman bahwa kemiskinan yang masih membelenggu bagian terbesar manusia di bumi tidak semata disebabkan ketidakmampuan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengatasi kemiskinan di negara mereka sendiri.

Oleh karena itu, kerja sama global untuk memerangi kemiskinan menjadi mutlak. Dan, yang harus menjadi pelopor adalah negara-negara donor terutama Amerika dan Uni Eropa. Itulah paradigma yang mendasari MDGs.

PBB menyadari kemiskinan yang membelenggu dunia bisa diatasi bila Eropa dan Amerika memiliki kemauan memberi dan membantu. Dalam paradigma itu disadari sebuah kemutlakan baru, yaitu berdagang dan membantu sama pentingnya.

Potensi bantuan Amerika, misalnya, sangat besar. Anggaran militer Amerika tahun ini adalah US$450 miliar. Sebaliknya, bantuan untuk mengatasi kemiskinan hanya US$13 miliar. Andai kata dunia telah menjadi tempat yang aman bagi semua, AS dan Eropa tentu tidak perlu membuang biaya begitu besar bagi keperluan pertahanan.

Nah, keberhasilan negara-negara di dunia melaksanakan MDGs sangat bergantung pada kemauan dan pandangan jauh ke depan. Bila negara-negara di dunia memaknai itu dengan sungguh-sungguh, kemiskinan akan lenyap pada 2025. Dunia yang makmur akan menyumbang bagi keamanan global. AS dan Eropa harus menjadi pelopor keyakinan tersebut.

Itulah peluang dan tugas yang harus ditunjukkan dalam RAPBN yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini di DPR. Peluang itu adalah perang terhadap kemiskinan sekarang telah menjadi komitmen global.

Indonesia harus mengoptimalkan diplomasi global agar komitmen Amerika dan Eropa untuk lebih banyak memberi daripada berdagang terlaksana dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa, kerja sama global hanya sukses bila didukung kesungguhan negara-negara itu sendiri.

Komitmen global tentu tidak akan efektif memerangi kemiskinan di negara yang korup. Nah, itu tantangan Indonesia.

sumber : http://www.mediaindo.co.id/editorial.asp?id=2007081521325306